
Seputar Cirebon – Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah 631 siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan mengalami gejala keracunan pada 22 dan 24 September. Insiden ini menambah daftar panjang kasus serupa yang telah terjadi sejak awal tahun.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh. Menurut ICW, pelaksanaan MBG dinilai tidak transparan dan telah disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“Program ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir elite untuk promosi politik,” ujar Eva Nurcahyani, staf riset ICW.
ICW juga menyoroti keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menggandeng Kementerian Pertahanan sebagai mitra pelaksana, alih-alih Kementerian Kesehatan atau Kemendikbud. Pendekatan militeristik dalam pendidikan gizi dinilai tidak relevan dan berisiko terhadap keamanan pangan.
Menanggapi krisis ini, BGN membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus keracunan dan memberikan penjelasan awal kepada publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa tim ini bertugas menyampaikan informasi kredibel sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM,” jelas Dadan.
BPOM sendiri telah mengerahkan Unit Pelaksana Teknis di daerah untuk menelusuri akar masalah distribusi dan keamanan pangan dalam program MBG. Koordinasi intensif antara BPOM dan BGN diharapkan dapat mempercepat penanganan dan mencegah kejadian serupa.