Foto Ahn Young-joon/AP]
Pada tanggal 5 April 2025, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan untuk memprotes pemecatan mantan Presiden Yoon Suk-yeol. Protes ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengeluarkan keputusan bulat yang menyatakan bahwa Yoon telah dipecat karena deklarasi darurat militer yang kontroversial. Keputusan tersebut memicu kemarahan di kalangan pendukungnya, yang merasa bahwa pemecatan itu tidak adil dan merupakan hasil dari tekanan politik.
Para demonstran berkumpul di berbagai lokasi strategis di Seoul, termasuk depan gedung parlemen dan istana kepresidenan. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan mendukung Yoon serta menuntut agar pemerintah saat ini mundur. Banyak dari mereka percaya bahwa tindakan pemerintah saat ini adalah upaya untuk membungkam suara oposisi dan merusak demokrasi di negara tersebut.
Dalam aksi protes tersebut, beberapa tokoh politik juga ikut berpartisipasi, menunjukkan dukungan terhadap mantan presiden. Mereka menyerukan persatuan di antara para pendukung Yoon dan menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Sementara itu, pihak keamanan dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
Protes ini mencerminkan ketegangan politik yang terus meningkat di Korea Selatan pasca-pemecatan Yoon Suk-yeol. Banyak pengamat melihat situasi ini sebagai indikasi adanya perpecahan dalam masyarakat terkait arah politik negara serta bagaimana kekuasaan dijalankan oleh pemerintahan saat ini. Dengan latar belakang sejarah panjang perjuangan demokratis di Korea Selatan, aksi protes kali ini menjadi sorotan internasional mengenai stabilitas politik negara tersebut ke depannya.
