Seputar Cirebon – Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas menyusul insiden serangan di wilayah perbatasan yang melibatkan Kamboja. Dalam rapat kabinet yang digelar pada 5 Agustus 2025 di Government House, Penjabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai memerintahkan aparat untuk menempuh jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata, di tingkat domestik dan internasional. Gugatan ini mencakup tuntutan atas kerusakan properti, jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil dan militer, serta gangguan terhadap lembaga-lembaga sipil Thailand.
Langkah hukum tersebut akan dikoordinasikan oleh Kantor Dewan Keamanan Nasional, dengan dukungan dari tentara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga menunjuk Sekretaris Jenderal Dewan Negara sebagai penasihat hukum untuk mempercepat proses gugatan. Juru bicara pemerintah, Jirayu Houngsub, menyatakan bahwa proses hukum akan berlandaskan pada undang-undang nasional dan internasional yang relevan, dengan tujuan menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi dari pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Di tengah upaya hukum yang sedang berjalan, Thailand dan Kamboja tetap membuka ruang dialog. Kedua negara menggelar pembicaraan teknis di Malaysia pada 4 hingga 6 Agustus sebagai bagian dari persiapan Sidang Komite Perbatasan Umum (GBC) yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus 2025 di Kuala Lumpur. Dalam forum GBC tersebut, Malaysia, Amerika Serikat, dan Cina akan hadir sebagai pengamat, sementara delegasi Thailand dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit.
Meski ketegangan sempat meningkat, situasi di tujuh provinsi perbatasan Thailand dilaporkan dalam keadaan normal hingga Senin pagi, tanpa adanya laporan kekerasan baru. Pemerintah Thailand juga berkomitmen untuk memberikan informasi kepada warga terdampak mengenai hak mereka untuk menggugat secara hukum, sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan pasca konflik.
Author: Seputar Cirebon News
About the Author
